PT.Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Kualatanjung memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak pada jalur pelayaran dunia. Dengan berada dijalur pelayaran Internasional (terletak di selat malaka), maka terbuka peluang untuk menjadi salah satu Pelabuhan Andalan.

Pelabuhan Kuala Tanjung menjalakan beberapa bidang usaha diantaranya Pelayanan Kapal dan Pelayanan Barang.

Produksi komoditi utama di wilayah hinterland Pelabuhan Kuala Tanjung adalah dari sektor perkebunan dengan kontribusi 70,7%. Selanjutnya tanaman pangan sebesar 25% kemudian sektor kehutanan 1,9%.

Dengan SDM yang Berkualitas, Kami selalu Memberikan Pelayanan yang Luar Biasa

Kepuasan Anda adalah Kebanggaan bagi Kami

 

Pemprov Sumut Usulkan Tol Tebing Tinggi-Dumai

Senin, 8 September 2014 | 13:18:31

MEDAN, TRANSRIAU.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan ke pusat rencana pembangunan tol trans Sumatera dari Kota Tebing Tinggi hingga Kota Dumai, Provinsi Riau.

Dalam nota jawaban terhadap RAPBD 2015 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, baru-baru ini, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengatakan, usulan itu merupakan salah satu terobosan monumental pembangunan di provinsi tersebut.

Dalam usulan itu, tol tersebut direncanakan melintasi sejumlah daerah di Sumut mulai dari Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Simalungun, Batubara, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan.

Ruas jalan tol yang diusulkan tembus hingga Dumai tersebut diusulkan menjadi program tahun 2015 guna merealisasikan visi dan misi Pemprov Sumut yang memasuki usia 67 tahun.

Program monumental lain berupa pembangunan jalan tol pengumpan (feeder toll road) ke Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara dan jalur kereta api menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke di Kabupaten Simalungun.

Jalur kereta api yang direncanakan untuk membawa hasil produksi KEK Sei Mangke ke Pelabuhan Kuala Tanjung tersebut diusulkan untuk dibangun di Indrapura.

Dengan terbukanya akes jalan tol di daerah-daerah yang diusulkan tersebut, diharapkan dapat menjadi salah satu faktor dalam mempercepat pembangunan di Sumut.

Kemudian, Pemprov SUmut juga menyiapkan pengembangan sarana perhubungan massal (mass rapid transportation) di kawasan Medan, Binjai, dan Deliserdang (Mebidang) melalui dukung operasional trans bus rapid.

Demikian juga dalam pembangunan jalur ganda kereta api dari Medan menuju Bandara Kualanamu sepanjang 26 km.

Sementara itu, Gubernur Riau, Annas Maamun, menyatakan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Dumai sepanjang 126 kilometer dan lebar 100 meter akan mulai dikerjakan pada Oktober 2014.

“Jalan Tol Pekanbaru–Dumai Insya Allah akan mulai dikerjakan bulan Oktober ini, setelah empat kementerian datang ke Pekanbaru beberapa waktu yang lalu memberitahukan hal ini,” kata Annas Maamun, di Pekanbaru, Senin.

Perwakilan kementerian yang datang tersebut, lanjutnya, adalah dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri.

Dijelaskannya bahwa jalan yang memiliki panjang 126 km dan lebar 100 meter itu anggarannya Rp14,7 triliun dengan ganti rugi tanah kepada masyarakat senilai Rp153 miliar.

“Kita tentu senang dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp14,7 triliun bisa dibawa ke Riau,” ungkapnya.

Ia mengatakan, dimulainya pembangunan jalan tol tersebut tidak terlepas dari telah disahkannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau oleh Menteri Kehutanan pada HUT Riau 9 Agustus lalu.

“Selama tujuh tahun kita berjuang agar RTRW ini ditandatangani sehingga kawasan yang dulunya masih berstatus kawasan hutan bisa untuk dibangun,” imbuhnya.

Menurutnya, sebelum RTRW ditandatangani, pembangunan di Riau sulit dilaksanakan karena banyak yang dianggap kawasan hutan. Selain jalan Tol Pekanbaru-Dumai, di tengah kota seperti di tepi Sungai Siak saja tidak bisa dibangun karena masuk kawasan hutan.

Sebelumnya, ia merencanakan pembangunan 48 buah rumah layak huni di tepi sungai itu karena masih banyak masyarakat yang miskin di situ. Akan tetapi terkendala dengan statusnya yang kawasan hutan.

Setelah ditandatangani RTRW, ia merasa lega dan bisa membuat program rumah layak huni ke seluruh Riau. Ia menyatakan akan membangun empat unit rumah dalam tiap desa.

“Harga rumahnya nanti tidak murah, dulu Rp35 juta, sekarang Rp75 juta. Bentuknya juga bagus pakai keramik dan plafon karena bagaimana mungkin rumah itu disebut layak huni kalau harganya murah,” ucapnya.(ant)