PT.Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Kualatanjung memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak pada jalur pelayaran dunia. Dengan berada dijalur pelayaran Internasional (terletak di selat malaka), maka terbuka peluang untuk menjadi salah satu Pelabuhan Andalan.

Pelabuhan Kuala Tanjung menjalakan beberapa bidang usaha diantaranya Pelayanan Kapal dan Pelayanan Barang.

Produksi komoditi utama di wilayah hinterland Pelabuhan Kuala Tanjung adalah dari sektor perkebunan dengan kontribusi 70,7%. Selanjutnya tanaman pangan sebesar 25% kemudian sektor kehutanan 1,9%.

Dengan SDM yang Berkualitas, Kami selalu Memberikan Pelayanan yang Luar Biasa

Kepuasan Anda adalah Kebanggaan bagi Kami

 

Mantan Ketua KPU Batubara Ancam Gugat DKPP

 Khairil Anwar SH.Foto|Erwin Khairil Anwar SH.Foto| Erwin

 

Limapuluh-ORBIT: Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara Khairil Anwar mengancam akan menggugat lembaga DKPP ke Pengadilan dan Mahkamah Konstitusi di Jakarta.

Hal itu disampaikan Khairil kepada wartawan, Selasa (5/8). Dia mengaku akan melakukan gugatan paska Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan mengabulkan gugatannya dan membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3908/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang pemberhentian dirinya dari Ketua KPU Kabupaten Batubara atas rekomendasi DKPP.

“Putusan PTUN Medan yang membatalkan pemecatan saya menunjukkan bahwa putusan majelis sidang DKPP yang memecat saya Januari lalu itu tidak objektif dan hanya mencemarkan nama baik saya, oleh karena itu DKPP akan saya gugat secara perdata di pengadilan negeri Jakarta dan MK,’ katanya.

Gugatan kepada Lembaga DKPP secara perdata terkait pencemaran nama baik atas vonis melanggar kode etik penyelenggara pemilu yang menyebabkan dia dipecat oleh KPU Sumut.

Sedangkan gugatan ke MK, katanya terkait permohonan uji materi Kepres Nomor 57 Tahun 2012 tentang pembentukan DKPP yang harus dikaji ulang serta minta agar DKPP sebaiknya dibubarkan saja.

Permintaan pembubaran DKPP bukan tanpa alasan, pasalnya menurut Konsultan BPSK Batubara itu pengangkatan anggota majelis DKPP pimpinan Prof Jimly Assidiqi itu tanpa proses penjaringan seperti tes kompetensi maupun uji kelayakan.

Ditambah lagi, kata dia para anggota majelis DKPP sebagian besar tidak berlatar belakang memiliki disiplin ilmu hukum, sehingga kompetensi dan kredibilitas para anggota dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu itu patut untuk diragukan.

Keraguan itu makin beralasan setelah ternyata rekomendasi DKPP untuk memecat dirinya dari ketua KPU Batubara dimentahkan oleh majelis hakim PTUN Medan beserta semua dalil yang didalilkan DKPP karena dinilai tak terbukti menurut hukum.

Sebelumnya, Majelis hakim PTUN Medan yang diketuai Erli Suhermanto SH Mengabulkan gugatan Khairil Anwar SH nomor 24/G/2014/PTUN-Medan Kamis (24/7) lalu di gedung PTUN Medan Jalan Bunga Raya, Kecamatan Medan Sunggal.

Khairil membantah saat disinggung terkait keinginannya untuk kembali menjadi komisioner KPU di Batubara, namun dia mengaku cukup puas atas putusan majelis hakim PTUN Medan tersebut yang mengabulkan gugatannya untuk meminta keadilan selama lebih kurang 8 bulan lamanya itu, “saya hanya meminta keadilan ditegakkan”. ujarnya.

Menanggapi dikabulkannya gugatan mantan Ketua KPU Batubara terhadap putusan DKPP di PTUN Medan, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain SH, MM menyampaikan rasa syukur dan mengapresiasi sikap majelis hakim PTUN Medan.

“Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah di Indonesia putusan DKPP dibatalkan oleh PTUN atas gugatan perkara dari Batubara”, kata OK Arya saat diwawancarai Harian ORBIT  dikediamannya dikompleks Perkebunan PTPN IV Tanah Itam Ulu Kecamatan Limapuluh..

Dengan putusan tersebut, dia berharap dapat menjawab berbagai isu dan opini miring terhadap kualitas Pilkada Batubara tahun 2013 yang dituding tidak berintegritas dan sarat kecurangan.